Risma dan Sandi Layak Jadi Pengganti Menteri yang Kesandung KPK

Penulis : Rahmatika | Editor : Anty | Jumat, 11 Desember 2020 13:43

Seperti yang kita tahu, dua menteri telah ditangkap KPK baru-baru ini. Sikap Presiden Joko Widodo untuk membiarkan menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi menjalani proses hukum sudah benar.

Jika melihat fakta Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terjerat Operasi Tangkap Tangan, saya rasa sulit untuk menteri asal Gerindra itu bebas dari jerat kasus. Juliari Batubara, Menteri Sosial, memang tidak kena OTT, tapi statusnya sudah tersangka setelah sebelumnya tiga orang tertangkap operasi. Jadi ya sudah alamat dua orang ini nggak mungkin meneruskan jabatannya sampai akhir sehingga otomatis harus ada yang jadi penggantinya.

Kita tahu jabatan Menteri itu sangat-sangat politis. Bahkan tak jarang penunjukan menteri dari kalangan profesional pun ada unsur politisnya. Jadi secara kebiasaan yang ada, pengganti menteri-menteri yang bermasalah itu haruslah dari partai politik yang sama dengan mereka yakni Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Nah mari kita bahas satu per satu. Untuk pos Menteri Kelautan dan Perikanan, ada wacana agar Susi Pudjiastuti kembali menjabat. Orang-orang banyak yang masih menganggap hanya Bu Susi sosok yang tepat. Bu Susi hebat, jelas saya setuju itu. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa ketika Presiden Joko Widodo tidak memasukkannya lagi menjadi menteri pasti ada alasan yang kuat. Buktinya sosok-sosok seperti Pak Bas, Bu Sri Mulyani, Bu Retno diperpanjang di pos yang sama. Mereka ini kan sama seperti Bu Susi bukan orang partai.

Apa alasan Jokowi tidak memperpanjang? Ya sangat mungkin ada KPI (Key Performance Indicator) yang tidak terpenuhi. Jadi Bu Susi ini bisa jadi memang bagus, tapi dianggap kurang maksimal. Ya soal KPI ini tentu Bos-nya yang tahu. Kita kan hanya melihat apa yang tersaji di media dan memang Bu Susi itu selalu jadi pemberitaan.

Ditambah faktor Bu Susi bukan orang partai, tentu saja agak berat sepertinya untuk kembali ke kursi KKP-1. Jadi tentu kita cari sosok yang lain.

Salah satu nama yang digadang-gadang adalah Sandiaga Uno. Dia pengusaha, sama seperti Susi, dan dia juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Bekal profesional punya, latar politik ada.

Sandi ini saya yakin di 2024 nanti juga masih akan muncul sebagai kandidat entah Capres atau Cawapres. Nah kalau dia cuma jadi Wakil Ketua Dewan Pembina partai tentu ini kurang. Dia butuh jabatan politik dan menjadi menteri bisa jadi jalan dengan catatan dia harus sukses, berprestasi, berani membuat gebrakan, dan kalau bisa mengalahkan persona yang sudah dibentuk Susi Pudjiastuti selama menjabat menteri.

Sekarang kita bicara Menteri Sosial. Menteri Sosial ini sangat vital apalagi di masa pandemi, pun mengingat Indonesia ini negara rawan bencana. Meski kabarnya kita bisa segera vaksin, tapi saya merasa dampak pandemi nggak akan langsung hilang dalam hitungan minggu atau bulan. Paling cepat 2022 mungkin kita baru mulai stabil, bisa jadi lebih lama. Dan di situasi itu, selain tim ekonomi yang kuat, jelas kita butuh Mensos yang handal.

Kalau melihat Partai PDI Perjuangan, maka karakter yang cocok jelas adalah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Risma itu jiwa sosialnya tinggi, orangnya tegas, dari segi kepemimpinan juga teruji, galak, dan sejauh ini masih bersih. Toh Eri Cahyadi menurut quick count sudah menang, artinya Risma sudah tak perlu galau untuk meninggalkan Surabaya. Surabaya akan dipimpin oleh orang yang menurutnya tepat.

Saya nggak tahu peta politik beberapa tahun lagi, tapi bisa jadi juga Risma kelak akan maju di Pilkada Jawa Timur. Nah misal Risma nanti mau jadi Cagub atau Cawagub, jelas dia butuh eksistensi politik. Seperti Khofifah yang dulu menjaga popularitas dan membangun citra kinerja dengan menjadi Mensos, Risma pun bisa lakukan itu.

Ini cuma analisa saya. Tapi andai dua orang ini nanti beneran jadi menteri dan kemudian tujuan politik itu mau dijalankan, mereka juga harus waspada sebab pasti di tengah jalan akan ada saja yang berusaha menjegal. Hak prerogatif tetap ada di tangan Jokowi. Siapapun pilihan Jokowi, kita dukung dan kita kawal.

Berita Lainnya :