Menpora Tersangka, Mungkinkah 'Teaser' Kabinet Baru Diluncurkan?
Setelah ribut-ribut soal RUU KPK dan Firli Ketua KPK yang baru untuk periode selanjutnya, hari ini kita mendengar kabar Menpora dijadikan tersangka. Imam Nahrowi diduga menerima dana sebesar 26.5 miliar. Dengan rincian, 14.7 miliar dalam rentang 2014-2018 dan 11.8 miliar dalam rentang 2016-2018. Sumber penerimaan di antaranya dari pengurusan proposal hibah yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan.
Bagi saya, pada intinya masih sama. Kita tetap anti korupsi. Untuk itu, saya tak akan membahas terkait kasus-kasusnya. Biarlah itu diselesaikan oleh KPK dan pihak-pihak terkait dalam hal pembuktian. Kita tunggu saja. Saya lebih tertarik pada efek politik yang dihasilkan. Karena katanya, politik punya alurnya sendiri.
Dengan penetapan tersangka Imam Nahrowi, dan sudah secara resmi mengundurkan diri dari Menpora, Presiden otomatis diberi dua pilihan. Menunjuk Plt atau Menteri baru.
Masalahnya, pelantikan Presiden tinggal hitungan hari, sebulan lagi. Kalau Presiden menunjuk menteri baru, rasanya menteri tersebut akan bertahan dan tidak akan diberhentikan bulan depan. Ya masa jadi menteri cuma sebulan? buang waktu dan tenaga kalau sampai itu dilakukan.
Tapi kalau Presiden menunjuk menteri baru, itu akan membangkitkan isu kabinet kerja jilid dua. Partai-partai, ormas dan relawan, yang selama ini sudah menyusun dan mengajukan nama-nama calon di berbagai kementerian, akan melhat dan mencocokkan.
Kalau misalnya Menpora baru dari partai A, maka partai B yang juga sama-sama mengajukan posisi Menpora akan memberikan peringatan. Maksudnya, kalau bukan Menpora, berarti Menteri bla bla bla. Dan yang namanya politik, cara mengingatkannya pun bisa direct, atau melibatkan media dan publik.
Bahasan tentang kabinet kerja yang beberapa pekan terakhir ini sempat mereda, kalah dengan isu Papua, KPK dan kini kebakaran hutan, akan kembali menguasai jagad media. Masalahnya bukan sekedar soal isu atau nama-nama calon, tapi bumbu-bumbu intrik di sekitarnya. Partai-partai saling sindir lagi. Relawan konvensi dan sikut-sikutan lagi. Bisnis rekomendasi menteri dan jajarannya kembali menggeliat menaikkan harga dan tarif.
Dalam pandangan saya, Presiden tak mau hal ini terjadi. Inilah kenapa Presiden mengatakan sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi pembantunya di periode 2019-2024. Berharap semua pihak menahan diri. Maksudnya kalaupun mau mengusulkan, ya usulkan saja. Cukup sampai di situ, tak perlu diskusi panjang lebar ataupun adu viral.
Kalau sudah begini, berarti Jokowi akan melantik Plt Menpora sampai kabinet baru diumumkan? Jalan damainya begitu. Biasanya Plt dari orang Kemenpora. Jadi otomatis aman dari isu menteri baru, orang tak akan berpikir bahwa Plt tersebut nantinya akan dilantik jadi menteri.
Tapi uniknya, Demokrat dan PKS begitu cepat merespon. Roy Suryo, Mantan Menpora yang dulu bermasalah dengan panci dan peralatan dapur, menyarankan Presiden untuk menunjuk Sesmenpora sebagai Plt.
Abdul Fikri Faqih, komisi X PKS menyorot soal urusan olahraga harus terus berjalan. Sementara Roy Suryo lebih progresif, menyarankan Gatot S Dewa Broto untuk menjadi Plt. Karena penunjukan menteri baru tidak akan efektif karena masa baktinya tersisa sebulan lagi.
Sementara partai-partai pendukung Jokowi justru belum ada yang komentar. Ini jelas tak biasa. Bukankah seharusnya partai koalisi dan relawan lah yang paling dulu bersuara terkait Plt ataupun Menpora baru? tapi ini malah dari pihak lawan.
Sehingga prediksi awam kita, bahwa yang terbaik adalah menunjuk Plt Menpora, nampaknya tak akan sesederhana itu. Inilah kenapa Presiden masih perlu waktu satu hari untuk mempertimbangkannya, untuk mengganti baru atau Plt.
Di luar catatan atau efek negatif yang saya tulis di atas, bila ditunjuk menteri baru, tapi nampaknya ada efek positif yang dapat dicapai jika kabinet jilid dua yang ditunggu-tunggu publik selama ini, diberi teasernya lewat Menpora baru. Sehingga isu-isu semacam PKI, ingat ini September, ataupun isu lain yang pada intinya sama, membuat gaduh, akan teralihkan pada isu menteri baru.
Haha politik memang tak pernah sesederhana yang kita kira. Selalu ingat di mana kita berpihak, agar bisa jelas melihat kawan dan lawan dalam setiap pendapat.
- Source : seword.com