Susi Pudjiastuti Sindir Balik Adik Prabowo Usai Disebut: Menteri (KKP) Lama itu Keliru
Ada satu hal unik yang saya amati di negeri ini terkait orang-orang yang sudah tidak lagi menjabat di posisi tertentu, mulai dari mantan kepala daerah sampai mantan presiden sekalipun. Sebagian dari mereka, silakan tebak sendiri nama-namanya ya … ada yang sukanya menjelekkan “mantan pimpinan” di pemerintahan, suka ngerecokin dengan komentar dan sindiran seolah dirinya paling pintar sedunia, juga ada yang mendadak melakukan konferensi pers ketika merasa disinggung oleh pemerintah, meski pihak yang dimaksud belum tentu orang tersebut.
Ada satu lagi, kritikan yang salah alamat … diarahkan kepada mantan pejabat pemerintahan yang sudah berhenti (tidak lagi) menjabat, tetapi pihak yang kini menjabat justru tidak lebih baik daripada “pejabat lama” yang digantikan itu.
Fenomena yang terakhir sedang menimpa seorang Edhy Prabowo, kader Partai Gerindra yang belum lama ini tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ekspor benur. Lucunya, meski Edhy yang tertangkap karena dugaan bermain (baca: korupsi) soal kebijakan ekspor tersebut … eh koleganya, bernama Hashim Djojohadikusumo justru terkesan menyalahkan Susi Pudjiastuti, Menteri KKP pada periode pemerintahan sebelumnya.
Politisi yang juga adik kandung Menhan Prabowo Subianto itu berkata:
"Menteri lama itu keliru, masa kita dilarang ekspor, dilarang budi daya. Menurut saya, banyak orang Indonesia itu berpotensi superpower, produk kelautan kita yang besar, bukan Vietnam. Kebijakan menteri lama ini keliru," ucap Hashim, seperti dilansir Kompas dari Kontan.
Mendapat sindiran seperti itu, ternyata Susi agak nggak terima, apalagi karena secara struktur pemerintahan dia tidak lagi menjabat sebagai KKP. Terlebih setelah dianggap keliru, tetapi menurut Susi ternyata Menteri KKP penggantinya juga dinilainya menerapkan kebijakan yang keliru.
Begini kata Susi Pudjiastuti dalam rekaman video yang dilakukannya sambil melakukan paddling di laut:
“Siang hari begini ngomong Susi keliru, dulu waktu saya masih menjabat, saya sudah bilang siapa yang berkeberatan dengan kebijakan saya bisa PTUN-kan saya. Saya waktu itu karena pejabat negara punya pengacara yaitu Bapak Jaksa Agung tapi tidak ada yang PTUN-kan. Oh ada-ada satu orang yang menuntut saya Rp 1 triliun, satu perusahaan tapi oleh pengacara menteri waktu itu Pak Jaksa Agung tidak berhasil. Kan sudah diganti semua yang keliru (oleh Menteri KKP yang baru), mestinya kan jadi benar, kalau keliru diganti masa keliru lagi, keliru diganti ya jadi benar."
Kalau saya jadi Bu Susi, saya tak cuma akan menyinggung sambil menyebut yang keliru-keliru itu, tetapi juga akan menyebut fakta tertangkapnya tangan seorang Edhy Prabowo, kolega Hashim Djojohadikusumo di Partai Gerindra, lalu menyuruh Edhy Prabowo bertanggung jawab dengan menjalani semua proses hukum tanpa banyak cingcong. Berani berbuat kudu berani bertanggung jawab.
Terkait Hashim yang terkesan membela koleganya yang diduga melakukan korupsi ekspor benur, ya biarkan sajalah. Kan memang sudah jamak di negeri ini kalau ada sesuatu yang tidak mengenakkan, malah menuding orang lain atau setidanya mencari-cari orang yang bisa disebut sudah melakukan tindakan yang keliru, sehingga orang yang meneruskan juga ikut keliru.
Kalau sampai ada orang yang berpikir begini, seharusnya sekalian saya dia menyuruh koleganya, atau siapapun yang duduk di posisi penting, agar mundur atau menolak penunjukan sebagai pejabat (misalnya sebagai menteri), kalau dilihatnya ada kekeliruan, tetapi tidak berani mencanangkan adanya tindakan perubahan atau terobosan sejak dini.
Akan tetapi, terkait kebijakan Susi Pudjiastuti jika dibandingkan dengan Edhy Prabowo, saya sih lebih pro dengan Bu Susi, yang kebijakannya terbukti memberi dampak nyata, bahkan ada yang membuat keder para pencuri ikan karena jika ketahuan atau tertangkap akan ditenggelamkan tanpa ampun.
Meski saya juga paham, sehebat apa pun anggapan orang tentang Menteri A atau Menteri B, tetap ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam kebijakan yang diterapkan selama orang itu menjabat. Namun, jika ada yang menyebut kebijakan (atau menterinya) keliru, ya paling tidak sebelum menuding sedikit ngaca-lah.
Bagaimanapun Menteri KKP dahulu dapat menuntaskan masa jabatan dengan baik, tetapi yang sekarang belum separuh perjalanan, sudah kena OTT karena dugaan korupsi. Berarti, kalau Bu Susi dianggap keliru, sebutan yang tepat untuk Edhy Prabowo apa dong, Pak Hashim?
Referensi:
- Source : seword.com
