Memanggil Para Mahasiswa yang Dulu Heboh, tapi Sekarang "Cuek" Soal APBD DKI Jakarta
Masalah perencanaan anggaran yang melibatkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta, juga sang gubernur rasanya masih menarik untuk dijadikan bahan perbincangan dan tulisan. Terlebih didapati fakta bahwa anggaran yang sempat ramai di jagat media sosial terkait anggaras fantastis bertuliskan “lem Aibon” dan “bolpoin” ternyata diikuti juga oleh beberapa items lain dengan nilai yang tak kalah bombastis.
Akan tetapi, saya nggak mau bahas terlalu lama soal anggaran itu. Cuma saya ingin bertanya satu hal simpel saja: “Ke manakah para mahasiswa yang kemarin begitu heroik menyuarakan agar KPK jangan sampai dilemahkan?”
Logikanya kan begini ya ... kalau para mahasiswa yang katanya peduli sama bangsa dan negara ini, sehingga tidak rela KPK dilemahkan, seharusnya mereka juga protes dan turun ke jalan ketika ada indikasi terjadinya tindakan semau gue terkait penggunaan APBD di Ibu Kota negara kita.
Kondisi yang meskipun dianggap remeh oleh Anies Baswedan, karena katanya setiap tahun juga muncul angka yang “asal-asalan” tetapi ujungnya nanti tidak begitu, sebenarnya menyimpan potensi bahaya penyelewengan uang rakyat kalau tidak diawasi beneran.
Pasalnya, kalau sampai perencanaan APBD yang “asal-asalan” tadi kemudian lolos dan sudah disahkan, akan sangat sulit untuk menghentikan atau membatalkan penggunaanya—dimana harus sesuai dengan tulisan yang ada dalam program yang sudah disepakati tadi.
Anehnya ... para mahasiswa yang waktu itu koar-koar sampai turun ke jalan seperti sekumpulan orang muda yang ingin menyelamatkan negara, lha sekarang tidak tau ke mana?
Apakah kalian pada sibuk kuliah demi menggapai cita-citata, eh cita-cita setinggi langit yang kalian impikan? Apakah logistiknya kurang? Apakah begini apakah begitu?
Jika mau dibandingkan dua kondisi yang berbeda di atas, seharusnya para mahasiswa tadi lebih khawatir dengan perkara perencanaan APBD 2020 dibandingkan isu soal pelemahan KPK. Tudingan pelemahan kan hanya sepihak dan belum terbukti, wong para pejuang antikorupsi untuk periode jabatan yang baru dilantiknya saja masih Desember 2019.
Sementara, bau amis soal perencanaan APBD sudah jelas tercium lewat temuan para kader partai yang duduk di DPRD Kota Jakarta, yang tidak ingin uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya, eh lha kok seperti didiamkan saja sama mereka.
Makanya, saya setuju banget sama unggahan dari IG "komikkitaig" seperti gambar pelengkap di bagian atas artikel ini. Gambar sindiran yang terasa pas banget menggambarkan reaksi para mahasiswa menyikapi dua isu bertema “korupsi” yang seharusnya disikapi dengan sama-sama ngototnya.
Meski tidak pas juga kalau sampai melibatkan BEM se-Indonesia, tapi masa’ nggak ada segelintir mahasiswa kisaran 100-200 orang saja yang peduli dengan uang rakyat DKI Jakarta, lalu berusaha mengawal dengan memberi sedikit tekanan lewat aksi massa misalnya saja, bisa dilakukan depan Kantor Pemprov DKI Jakarta.
Kalau nggak ada aksi sama sekali, ya jangan salahkan kalau lantas ada yang berpikiran bahwa aksi kalian pada waktu itu “ada apa-apanya” alias tidak murni menyampaikan aspirasi rakyat seperti yang kalian sampaikan dalam beberapa kali aksi massa. Katanya KORUPTOR MUSUH BERSAMA?
Akhirnya, meski peluangnya setipis kertas, mari doakan agar pengelolaan APBD DKI Jakarta ke depan dapat dilakukan dengan lebih bijak, tepat guna, bertanggung jawab, dan dijauhkan dari “penghambur-hamburan” karena program yang tidak jelas dan unfaedah. Peran DPRD DKI Jakarta periode sekarang kita harapkan dapat benar-benar menjadi WAKIL RAKYAT untuk memelototi, mengawasi, dan memastikan agar penggunaan keuangan daerah supaya Pemprov DKI Jakarta tidak berani macam-macam lagi.
Trus buat para adek-adek mahasiswa yang saya kasihi, sudahlah daripada kalian tidak bisa berjuang secara konsisten untuk berjuang demi negara, tak usahlah turun ke jalan lagi. Kuliah saja yang bener, serap ilmu sebanyak mungkin, jangan lupa bangun karakter dan kecintaan terhadap bangsa.
- Source : seword.com
