Buang Badan DKI, “Konsekuensi” Jadi Tetangga DKI?
PSBB DKI sudah berjilid tetapi hasilnya tetap nggak nendang. Padahal warganya sudah ditertibkan tidak boleh kumpul-kumpul, dan mereka patuh. Patuh? Iya, mereka patuh tidak berkumpul di Jakarta. Mereka ngumpulnya di tempat lain. Dubrakk…Hahahha…
Ehhhmmm...ini jadi mengingatkan pada seseorang yang selalu dan selalu menemukan cara untuk keluar dari lubang jarum. Ibaratnya nih, sebagian warga Jakarta semakin “pintar” untuk mengatasi kesulitannya. Selama 3 tahun ini sudah banyak yang dipelajari dari pemimpinnya. Berlahan tapi pasti ilmu itu diaplikasikan. Ibaratnya, tidak boleh ngumpul di rumah, yah di tetangga aja. Khan bisa di Bogor, Bekasi, Tanggerang atau Depok. Hahhaha…
"Ya memang suatu konsekuensi, kami terus berkoordinasi dengan daerah-daerah sekitar Jakarta supaya juga bersinergi positif," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2020).
Idem suara 1 dan suara 2, Riza Patria sang Wagub Riza mengakui sejumlah warganya mencari hiburan ke Bodetabek karena wilayah tersebut masih mengizinkan restoran melayani makan di tempat.
"Memang teman-teman di Jakarta makan ke Tangerang, makan ke Bekasi, makan ke Depok, makan ke Bogor, karena daerah situ tidak menutup restoran seperti di Jakarta, mal tidak tutup. Kalau di Jakarta kan dibuka tapi nggak boleh makan di tempat. Ini sedang koordinasi untuk cari solusi terbaik, kerja sama yang baik," kata Riza. Dikutip dari: detik.com
Nyebelin sih sebenarnya kalau punya tetangga seperti ini. Seenak udelnya menjawab konsekuensi akibat di tempat lain tidak sama kebijakannya dengan DKI Jakarta.
Meski katanya terjadi penurunan laju penularan di DKI Jakarta. Tetapi, bagaimana dengan mobilitas warga Jakarta yang tak terpantaukan? Maaf, jangan yang terjadi justru buang bom di tempat lain. Ini belum lagi membicarakan sekaratnya usaha restaurant di Jakarta yang nyambung dengan gelombang PHK yang tak terhindarkan.
Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan tidak setuju dengan penerapan PSBB ketat yang diterapkan di tingkat kota/kabupaten, apalagi provinsi. Jokowi memilih untuk lebih menekankan pada pembatasan aktivitas cukup dilakukan di lingkup kecil. Pertimbangannya, kebijakan ini tidak akan mematikan perekonomian.
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com pada Senin (28/9/2020). Dikutip dari: kompas.com
Konsep mini lockdown ini sendiri sudah diterapkan di Jawa Barat. Dimana hanya daerah dengan zona merah atau hitam saja yang diberlakukan PSBM (Pembatasan Sosial pada Skala Mikro).
Kocak saja sekarang dengan ngototnya DKI menerapkan PSBB ketat. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan mini lockdown (Pembatasan Sosial Skala Kecil) yang mencakup wilayah Bodebek (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Lalu dengan cueknya warga Jakarta bertamu, karena merasa tidak nyaman di rumahnya. Emang bisa gitu DKI mengatakan ini konsekuensi? Wkwk… apa nggak cari gara-gara itu namanya?
Sekedar mengingatkan saja, kita ini makhluk sosial. Ehhhmmm….artinya apa penulis? Artinya, kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain, dan itu sebabnya dilarang keras egois! Dilarang keras maunya dewe, seenak perutnya!
Sebelum DKI memutuskan PSBB ketat harus dipikirkan dampaknya secara ekonomi, dan juga perhatikan tetangganya. Jika hanya Jakarta yang PSBB sementara daerah penyangganya tidak, itu konyol, dan bikin susah banyak pihak.
Ingat DKI Jakarta ini bukan negara terpisah dari Indonesia. Jadi kebijakan yang diambil, harus dibicarakan dengan Pusat. Maaf yah, jangan kalau lagi bokek aja pemimpinnya teriak nyaring ke Pusat.
Seingat penulis ketika itu ada yang sotoy ketemuan dengan beberapa pemimpin daerah penyangga. Kocaknya pertemuan ini dilakukan tanpa diskusi dengan pusat. Heheh..hello…bisa tolong dijelaskan ini sedang jadi pleciden atau prank doang?
Nah, sekarang terjadi mobilitas warga DKI ke daerah penyangga, mana bisa seenaknya mengatakan konsekuensi. Ibaratkan saja diri sendiri, mau nggak kalau rumahnya dipakai pesta. Situ yang modalin, menyediakan semua fasilitas, dan setelahnya situ juga yang bersihin. Nggak ada dan belum ada yah, orang yang mau rumahnya dikotorin.
Ngerti banget kalau Bogor, Bekasi, Tanggerang atau Depok merasa terganggu. Mereka juga khan sama dengan DKI Jakarta yang mau bersih dari Covid. Kapan beresnya Covid, kalau warga Jakarta pindah ngumpulnya di daerah mereka?
Nah, pasti ada yang nanya terus solusinya apa ?
Ini mah lagu lama, pertanyaan lama. Khan sudah dibilang dari awal DKI Jakarta bukan negara, dan kalau mau ambil kebijakan terkait pandemi ini yah diskusi dengan pusat. Apa yang terjadi saat ini bukti ketidakmampuan pemimpin mengambil kebijakan. Semuanya serba sesaat, tanpa memperhitungkan dampak.
Referensi:
- Source : seword.com
