Menteri Uni Eropa setuju untuk membentuk pusat komando militer gabungan NATO

Uni Eropa akan membentuk sebuah pusat komando militer khusus untuk mengoperasikan misi-misi luar negeri, Menteri Pertahanan Jerman mengumumkan di tengah-tengah kritik dari beberapa anggota NATO bahwa inisiatif tersebut tidaklah masuk akal secara finansial dan hanyalah tiruan dari langkah-langkah NATO.

Para menteri Uni Eropa “mendirikan, atau melaksanakan, hari ini sebuah pusat komando untuk misi-misi luar negeri,” Menteri Pertahanan Jerman Ursula Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pertemuan di Brussles pada hari Senin, menurut AP.

Keanggotaan dalam program tersebut tidaklah diwajibkan, von der Leyen menekankan, menambahkan bahwa anggota-anggoga Uni Eropa yang tidak berniat untuk mengambil bagian dapat menjadi pengamat.

“Bagi mereka yang bukan merupakan anggota Uni Eropa, seperti sebagai contoh Norwegia atau Inggris, ada kemungkinan untuk bergabung secara selektif dalam proyek-proyek atau misi tertentu,” ia mengatakan.

“Pihak Norwegia tertarik akan hal ini, pihak Inggris juga sangat tertarik,” menteri Jerman tersebut mencatat.

Sementara itu, Inggris telah lama mengkritik tujuan Uni Eropa untuk membentuk tentaranya sendiri, megnatakan bahwa Uni Eropa seharusnya tidak menghamburkan uang dalam membentuk struktur-struktur seperti ini yang seurpa dengan yang dibentuk oleh NATO. Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyerukan kepada para menteri Uni Eropa lainnya untuk “bekerjasama lebih dekat dengan NATO untuk menghindari pembentukan hal serupa.”

Namun demikian, bon der Leyen menyebut langkah tersebut sebagai “langkah penting” yang telah lama “tertunda”.

“Kami mengambil sebauh langkah penting menuju keamanan Eropa dan persatuan pertahanan, karena kita telah menjadi sangat solid,” ia mengatakan.

Federica Mogherini, kepala urusan luar negeri Uni Eropa membagikan pendapatnya, mengatakan bahwa pusat komando ini akan menyediakan “pendekatan yang lebih efisien terhadap misi-misi latihan yang sudah ada.”

Laporan-laporan mengenai Uni Eropa untuk membentuk yang disebut-sebut dengan pusat Military Planning and Conduct Capability (MPCC), bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan pertahanan di antara misi-misi blok tersebut pertama kali muncul dalam outlet media pada tanggal 3 Maret.

MPCC ini diperkirakan akan mengatur “misi-misi militer non-eksekutif” termasuk tiga misi yang saat ini sedang dilakukan di Mali, Somalia dan Republik Afrika Tengah.

Gagasan untuk mempererat kerjasama antara negara-negara Uni Eropa dalam hal pertahanan telah lama diabaikan dalam blok tersebut. Namun, topik tersebut muncul kembali dalam agenda setelah Crimea bergabung kembali dengan Rusia menyusul sebuah referendum pada tahun 2014. Uni Eropa menggambarkan hal tersebut sebagai sebuah “pencaplokan” sementara ancaman yang tumbuh dari terorisme radikalisme juga menciptakan tekanan tambahan.

Inggris menolak gagasan ini selama bertahun-tahun, meskipun setelah Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eripa pada bulan Juni tahun lalu, Jerman dan Perancis, serta Spanyol dengan cepat berusaha untuk menghidupkan kembali rencana tersebut.

Pada bulan November, von der Leyen mendesak Uni Eropa untuk memodernisasi pertahanan dan keamanan militernya untuk menyamai NATO, yang telah memperkuat kekuatan pertahanannya – yang sebagian besar terletak di sepanjang perbatasan Rusia.

“Kita telah melihat langkah modernisasi besar yang didorong oleh NATO selama tiga tahun terakhir karena kelakuak Kremlin,” von der Leyen mengatakan dalam sebuah konferensi pers, Reuters melaporkan.

“Ini merupakan langkah yang tepat dan penting, namun saya percaya bahwa kita harus menginvestasikan setidaknya tenaga yang sama ke dalam moderinsasi persatuan keamanan dan pertahanan Eropa,” ia mengatakan.

Pada bulan Juni tahun lalu, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan “Rusia akan harus merespon dengan langkah yang sama” terhadap aktivitas militer NATO di sepanjang perbatasan Rusia.